Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) mempertanyakan kejelasan penerapan kebijakan potongan komisi maksimal 8 persen yang sebelumnya diumumkan pemerintah. Meski kebijakan tersebut telah disampaikan kepada publik, regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya ternyata masih dalam proses penyusunan sehingga belum dapat diberlakukan secara penuh.
Perwakilan pengemudi menilai kepastian hukum sangat penting agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi mitra pengemudi. Mereka berharap pemerintah segera menyelesaikan aturan resmi sehingga tidak menimbulkan kebingungan mengenai besaran potongan komisi yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi.
Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa proses penyusunan regulasi masih berlangsung dan membutuhkan pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan. Aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen.
Selama regulasi belum diterbitkan, perusahaan aplikasi masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi merasa belum memperoleh kepastian mengenai perubahan skema komisi yang telah dijanjikan pemerintah.
Pengamat transportasi menilai penyusunan regulasi harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan ekosistem transportasi online. Selain melindungi pendapatan pengemudi, aturan tersebut juga perlu mempertimbangkan aspek operasional dan keberlanjutan bisnis perusahaan aplikasi.
Para pengemudi berharap pemerintah segera merampungkan payung hukum mengenai komisi 8 persen agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Dengan adanya aturan yang jelas, seluruh pihak diharapkan memperoleh kepastian hukum dan tercipta hubungan yang lebih adil antara platform digital dan mitra pengemudi.
